Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru yang melaksanakan terdiri atas a. TK; b. SD; c. SMP; d. SMA; dan e. SMK; ruang lingkup peraturan ini meliputi a. penerimaan Murid baru; b. penerimaan Murid pindahan; dan c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
SPMB bertujuan untuk: a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili; b. c. d. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; mendorong peningkatan prestasi Murid; dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid. Pasal 3 (1) SPMB dilaksanakan secara: a. objektif; b. c. d. e. transparan; akuntabel; berkeadilan; dan tanpa diskriminasi. (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus. Pasal 4 Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas: a. b. c. d. e. TK; SD; SMP; SMA; dan SMK. Pasal 5 Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. penerimaan Murid baru; b. c. penerimaan Murid pindahan; dan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. BAB II PENERIMAAN MURID BARU Bagian Kesatu Jalur Penerimaan Murid Baru Pasal 6 (1) Penerimaan Murid baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru. - 5 - (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d. Jalur Domisili; Jalur Afirmasi; Jalur Prestasi; dan Jalur Mutasi. Pasal 7 (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD. (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk: a. Satuan Pendidikan kerja sama; b. c. d. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri; Satuan Pendidikan pendidikan khusus; Satuan Pendidikan yang yang pendidikan layanan khusus; e. f. Satuan Pendidikan berasrama; menyelenggarakan menyelenggarakan Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD, SMP, dan SMA. Bagian Kedua Persyaratan Penerimaan Murid Baru Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru. (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. Paragraf 2 Persyaratan Umum
📝 Rangkuman Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang mengatur mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta.
Peraturan ini bertujuan memastikan proses penerimaan siswa yang adil, transparan, akuntabel, serta mendorong akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
PPDB juga disesuaikan dengan kemajuan teknologi digital, serta menjunjung keadilan sosial, zonasi, dan afirmasi bagi kelompok rentan.
📂 Kerangka Garis Besar Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025
I. Ketentuan Umum
-
Definisi PPDB, satuan pendidikan, zonasi, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi.
-
Lingkup: SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta SLB.
II. Prinsip Pelaksanaan PPDB
-
Non-diskriminatif
-
Objektif dan transparan
-
Akurat dan berbasis data
-
Mengutamakan pemerataan akses dan mutu pendidikan
III. Jalur Penerimaan Peserta Didik
-
Jalur Zonasi
-
Berdasarkan alamat domisili resmi siswa.
-
Minimal 50% dari total kuota.
-
-
Jalur Afirmasi
-
Untuk siswa dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan peserta dari wilayah 3T.
-
Minimal 15% dari kuota sekolah.
-
-
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
-
Bagi siswa yang mengikuti kepindahan orang tua karena dinas/tugas kerja.
-
Maksimal 5% dari kuota.
-
-
Jalur Prestasi
-
Berdasarkan nilai akademik/non-akademik, portofolio, dan lomba.
-
Kuota bervariasi, ditentukan oleh daerah.
-
IV. Mekanisme dan Tahapan PPDB
-
Dilaksanakan secara online melalui sistem nasional/dinas pendidikan daerah.
-
Tahapan meliputi:
-
Sosialisasi dan pengumuman
-
Pendaftaran
-
Verifikasi berkas
-
Seleksi sesuai jalur
-
Pengumuman hasil dan daftar ulang
-
V. Dokumen dan Syarat Administratif
-
Akta kelahiran, KK (minimal 1 tahun), nilai rapor, bukti prestasi, SK perpindahan tugas orang tua, dll.
-
Semua dokumen harus valid dan dapat diverifikasi.
VI. Pengawasan dan Evaluasi
-
Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Ombudsman, dan masyarakat.
-
Pelaporan kecurangan dan penyimpangan melalui kanal resmi.
-
Evaluasi tahunan untuk perbaikan sistem PPDB di tiap daerah.
VII. Sanksi
-
Sekolah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif: teguran, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin.
-
Calon peserta yang memberikan data palsu akan dibatalkan kelulusannya.
✅ Kesimpulan dan Implikasi
Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 memperkuat asas keadilan dalam sistem pendidikan, terutama dalam akses masuk sekolah negeri yang selama ini rawan polemik.
Implikasi bagi sekolah dan masyarakat:
-
Sekolah harus siap secara sistem dan transparansi data.
-
Orang tua wajib mempersiapkan dokumen resmi sejak awal.
-
Pemerintah daerah dituntut aktif dalam sosialisasi dan pengawasan.
Lebih lengkap silahkan klik tautan PERMENDIKDASMEN NO 3 TAHUN 2025
#Permendikdasmen3Tahun2025 #PPDB2025 #PPDBZonasi #SistemPenerimaanSiswaBaru #JalurPrestasiPPDB #JalurAfirmasiPPDB #PPDBOnline #PeraturanPPDB #SekolahNegeri2025 #PPDBTransparan #KeadilanPendidikan #PPDBSD #PPDBSMP #PPDBSMA #PPDBSMK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar